Pedoman Tata Cara Usul KJP

PEDOMAN TATA CARA PENGAJUAN USUL

CALON PENERIMA BANTUAN BIAYA PERSONAL PENDIDIKAN

BAGI PESERTA DIDIK DARI KELUARGA TIDAK MAMPU

MELALUI KARTU JAKARTA PINTAR (KJP)

SEBELUM (KONDISI SAAT INI)

SESUDAH (PROYEK PERUBAHAN)

a.    Orang tua peserta didik yang merasa dari keluarga tidak mampu meminta surat pengantar kepada Ketua RT dan Ketua RW untuk mengurus Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM); b.    Setelah mendapatkan Surat Pengantar dari Ketua RT dan Ketua RW, orang tua peserta didik mengurus Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) ke Kelurahan setempat; c.    Kelurahan menerbitkan pengantar Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM); d.    Atas dasar Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) yang didapatkan dari Kelurahan, orang tua peserta didik mendatangi sekolah dan meminta agar pihak sekolah mengusulkan anaknya untuk mendapatkan KJP; Sekolahmengajukanusul KJP dengancara entry online kedalam SIM KJP melaluisitus : www.infokjp.net; Sekolah menyerahkan data usulan KJP dilengkapi dokumen persyaratan usulan KJP kepada Kepala Seksi Pendidikan Kecamatan; Kepala Seksi Pendidikan Kecamatan melakukan verifikasi dokumen administrasi persyaratan usulan KJP, merekap, dan selanjutnya melaporkan/menyerahkan daftar calon penerima KJP yang memenuhi syarat dari setiap sekolah kepada Sudin Pendidikan; Sudin Pendidikan merekap daftar calon penerima KJP dari seluruh seluruh kecamatan, dan selanjutnya melaporkan/menyerahkan kepada Dinas Pendidikan; i.      Dinas Pendidikan merekap data usulan calon penerima KJP yang akan direkomendasikan sebagai calon penerima Bantuan Biaya Personal Pendidikan Bagi Peserta Didik Dari Keluarga Tidak Mampu Melalui Kartu Jakarta Pintar kepada Gubernur melalui Tim Anggaran Pemerintah Daerah.

a.  KepalaSekolahmenugaskanwalikelas/guru untukmelakukankunjungankerumah-rumahpeserta didik (home visit) gunamelakukanverifikasidantinjauanlapanganuntukmendeteksi/identifikasikondisiekonomikeluarga; b.  Hasilverifikasidantinjauanlapangandituangkandalamlembarberitaacara; c.   Bilahasilverifikasidantinjauanlapanganmenemukanfaktabahwakondisiekonomikeluargapeserta didikbenar-benartidakmampu, makarumusanrekomendasi dalam lembar berita acara, ditulis : BenarKeluargaTidakMampudanLayakMendapatkan KJP; d.  Sekolahmembuatdaftarnama-namapeserta didik yang direkomendasikanlayakmendapatkan KJP darihasilverifikasidantinjauanlapangan; e.  Sekolahmemanggil orang tuapeserta didik yang direkomendasikanlayakmendapatkan KJP untuk : (1)    MembuatsuratpermohonankepadaGubernuruntukmendapatkanBantuanBiaya Personal Pendidikan Bagi Peserta Didik Dari Keluarga Tidak Mampu Melalui Kartu Jakarta Pintar; (2)    Mengurus Surat KeteranganTidak Mampu (SKTM) dari Kelurahan dengan menyerahkan Surat Rekomendasi KepalaSekolah yang menerangkan bahwa peserta didik tersebut layak mendapatkan KJP darihasil tinjauan lapangan; (3)     Menyerahkan foto kopi Kartu Keluarga (KK) penduduk DKI Jakarta; (4)     Membuat Surat Pernyataan Tanggungjawab Mutlak (SPTM) terhadap kebenaran surat keterangan tidak mampu, dan apabila tidak benar siap diberikan sanksi pidana, perdata, administrasi dan penghentian KJP seketikaitu; f.    Kepala Sekolah membuat Pernyataan Tanggung jawab diatas materai Rp. 6.000,- yang menyatakan bahwa telah dilakukan verifikasi dan tinjauan lapangan terhadap peserta didik yang diusulkan sebagai calon penerima KJP dan kondisi riil    benar-benar dari keluarga tidak mampu dan layak mendapatkan KJP; g.  Sekolah mengajukanusul KJP dengancara entry online kedalam SIM KJP melaluisitus : www.infokjp.net; h.  Sekolah menyerahkan data usulan KJP dilengkapi dokumen persyaratan usulan KJP kepada Kepala Seksi Pendidikan Kecamatan; i.    Kepala Seksi Pendidikan Kecamatan melakukan verifikasi dokumen administrasi persyaratan usulan KJP, merekap, dan selanjutnya melaporkan/menyerahkan daftar calon penerima KJP yang memenuhi syarat dari setiap sekolah kepada Sudin Pendidikan; j.    Sudin Pendidikan merekap daftar calon penerima KJP dari seluruh seluruh kecamatan, dan selanjutnya melaporkan/menyerahkan kepada Dinas Pendidikan; k.   Dinas Pendidikan merekap data usulan calon penerima KJP yang akan direkomendasikan sebagai calon penerima Bantuan Biaya Personal Pendidikan Bagi Peserta Didik Dari Keluarga Tidak Mampu Melalui Kartu Jakarta Pintar kepada Gubernur melalui Tim Anggaran Pemerintah Daerah.